Jayapura--Sekretariat
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada didalam kompleks Perumnas 3
Asrama Putera Universitas Cenderawasih unit 6, Jayapura, Papua. Untuk
mencapai sekretariat KNPB, harus naik tangga dua kali karena lahannya
berbukit-bukti. Posisinya di pojok. "Vietnam Field" satu grafiti di
tembok yang menjadi pembatas dengan rumah-rumah lainnya.
Pintu
dicat dengan Bintang Kejora dan peta Papua. Sejumlah pria berusia
sekitar 25-35 tahun duduk di teras sekretariat. "Biasanya jurnalis tidak
mau datang ke sini kalau mau wawancara, mereka minta di tempat lain.
Mereka takut distigma pendukung Papua Merdeka,"kata juru bicara KNPB,
Bozoka Logo kepada Tempo, 15 Desember 2015.
Bozoka
merupakan generasi muda Papua yang lahir pada tahun 90-an. Bersama
anak-anak muda yang tergabung dalam KNPB, mereka menyakini masuknya
Papua ke Indonesia adalah hasil ketidakjujuran yang dilakukan
Indonesia, Belanda, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat
pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang diawali dengan
operasi Trikora tahun 1961.
Untuk
itu, kata Bozoka, satu-satunya jalan untuk memberikan keadilan bagi
orang Papua adalah melakukan referendum. Apapun hasilnya, KNPB akan
menerimanya sebagai hasil demokrasi yang bersifat final. "Intinya secara
demokrasi itu yang legal," tegasnya.
Ketegasan
sikap Bozoka ini merupakan salah satu indikator generasi muda Papua
semakin kritis dan berani. Bozoka mengklaim KNPB punya perwakilan
hampir di semua daerah di Papua. Mereka secara aktif melakukan
pendidikan politik kepada anggotanya. Struktur organisasinya hingga ke
unit terkecil yakni anggota keluarga asli Papua.
Menurut
Koordinator Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, rasa percaya diri
generasi muda Papua untuk menuntut kemerdekaan Papua semakin menguat
setelah diplomasi intens yang dilakukan United Liberation Movement for
West Papua (ULMWP) membuahkan pengakuan dari pemimpin negara-negara
Pasifik (Melanesian Spearhead Group-MSG).
ULMWP
diterima secara resmi sebagai anggota MSG dengan status pengamat tahun
lalu. MSG beranggotakan antara lain Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan
Solomon, dan Fiji.
ULMWP
merupakan organisasi payung yang lahir lewat pertemuan yang dihadiri
para pemimpin organisasi perjuangan di antaranya Negara Federal
Republik Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation dan
Parliament National West Papua di Saralana, Port Vila, Vanuatu, pada 30
November hingga 6 Desember 2014. Pertemuan yang difasilitasi oleh
pemerintah Vanuatu, menghasilkan satu deklarasi yang disebut Deklarasi
Saralana.
Para
motor penggerak lahirnya ULMWP adalah generasi kelahiran 1970-80an yang
merasakan sendiri berbagai peristiwa kekerasan selama puluhan tahun
yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk memberangus gerakan separatis
di Papua. Mereka juga mengecap pendidikan yang baik sehingga muncul
kesadaran untuk menggali sejarah masuknya Papua di Indonesia.
Neles
Tebay menjelaskan, ketika ULMWP mendapat pengakuan dari MSG
__organisasi ini mirip seperti ASEAN__ aksi demonstrasi besar-besaran
digelar di semua wilayah Papua. "Demo satu hari penuh," kata Neles
kepada Tempo 19 Desember 2015.
Bahkan
demonstrasi ini menjalar ke luar Papua seperti Yogyakarta, Manado,
Makassar, dan Bali. Mereka yang berdemo mayoritas anak-anak Papua yang
lahir di tahun 1990-an. Ini fakta yang menunjukkan generasi muda Papua
bangkit kesadarannya atas sejarah masa lalunya. Setelah itu semakin
menurun rasa tidak percaya mereka kepada niat baik pemerintah Indonesia
untuk mengatasi akar masalah Papua yang sudah 54 tahun lamanya tanpa
penyelesaian.
"Ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Indonesia sudah di titik nadir," kata Rektor STFT Fajar Timur Abepura.
Penggiat
HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem mengatakan, persentase
keinginan rakyat asli Papua untuk berpisah dari Indonesia mencapai 70-80
persen. Pemicu utama munculnya sikap ini adalah praktek pelanggaran HAM
yang terjadi selama 54 tahun terakhir, tepatnya sejak Papua
berintegrasi ke wilayah Indonesia.
Adapun
soal ULMWP yang dianggap pendorong meningkatnya rasa percaya diri warga
Papua, Theo sambil tersenyum mengatakan, selama ini pemerintah
Indonesia menganggap ULMWP biasa saja. Tak ada dampak
besar."Sewaktu-waktu hal biasa bisa jadi hal luar biasa," kata Theo.

Tidak ada komentar